Menhan Prabowo Kagumi Kekuatan Militer Vietnam

Terpantau.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Republik Sosialis Vietnam YM Nguyen Xuan Phuc di Presidential Palace, Hanoi, Vietnam, pada Jumat (13/5).

Prabowo mengatakan kepada Presiden Nguyen bahwa dirinya kagum dengan kekuatan militer Vietnam yang ditopang oleh kekuatan rakyat.

Hal itu seperti Indonesia yang memiliki Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dan Prabowo menegaskan pentingnya kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Vietnam.

"Indonesia kagum dengan Vietnam. Kekuatan tentara dan rakyat Vietnam luar biasa. Indonesia juga mengenal Sishankamrata," kata Prabowo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (14/5).

Baca Juga: Dibalik Operasi Militer ke Ukraina, Putin : NATO Punya Rencana Berbahaya Bagi Rusia

Sementara Presiden Nguyen mengapresiasi diskusi antara menteri pertahanan kedua negara di mana hubungan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Vietnam akan terus dikembangkan.

Pada pertemuan itu, Prabowo juga menyatakan Indonesia dan Vietnam memiliki potensi untuk bekerja sama dalam industri pertahanan (Indhan).

Terlebih, kata Prabowo, industri pertahanan Indonesia saat ini memiliki kemampuan untuk mendukung pemenuhan alutsista dalam negeri dan juga memenuhi pesanan dari luar negeri.

"Kerja sama industri pertahanan diharapkan tidak hanya sebatas misi jual beli, tetapi dapat menggali potensi kedua negara melakukan 'joint production' (produksi bersama) di masa mendatang," kata Prabowo.

Prabowo juga optimistis dengan semua upaya peningkatan hubungan kerja sama maupun persahabatan antara Indonesia dan Vietnam dapat terus berjalan baik, berdasarkan semangat persaudaraan serta prinsip saling menghormati.

Hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam telah terjalin sejak 30 Desember 1955. Hal ini ditandai dengan dibukanya Konsulat RI di Hanoi dan terus berkembang, baik dalam kerangka bilateral maupun ASEAN dan Internasional.

Indonesia dan Vietnam telah memiliki Perjanjian Kerja sama di bidang pertahanan yang ditandatangani pada 27 Oktober 2010 serta disahkan pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Tahun 2016.***