TERPANTAU, JAKARTA – Di tengah lonjakan harga minyak dunia dan meningkatnya ketegangan geopolitik global, tekanan terhadap perekonomian Indonesia kian nyata, terutama dari sisi energi dan fiskal negara.
Menanggapi hal ini pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi, menegaskan bahwa respons terhadap krisis minyak global saat ini harus berbasis data dan logika ekonomi, bukan sekadar pilihan kebijakan jangka pendek seperti menaikkan harga BBM atau memperluas program sosial.
Ia menjelaskan krisis energi global dipicu gangguan serius di Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur sekitar 20% perdagangan minyak dunia, sehingga langsung menekan pasokan global. Dampaknya harga minyak Brent melonjak dan bertahan di atas US$100 per barel, bahkan sempat berada di kisaran US$102–US$108 per barel pada Maret 2026.
Baca Juga: Gairah Ekonomi Lebaran 2026: Uang Tunai yang Beredar Tembus Rp1.370 Triliun
“Soal minyak, tekanan utama bukan di konsumsi dalam negeri, tetapi di sisi pasokan global dan harga impor. Ini yang harus dibaca dengan tepat,” ujarnya, Jumat, 27 Maret 2026.
Dalam konteks Indonesia, ia menyoroti bahwa struktur energi nasional masih rentan. Target lifting minyak 2026 hanya sekitar 610 ribu barel per hari, jauh di bawah kebutuhan domestik, sehingga ketergantungan impor masih tinggi.
Di sisi fiskal, tekanan juga besar. Dalam APBN 2026, anggaran energi mencapai sekitar Rp402 triliun dengan subsidi energi lebih dari Rp200 triliun. Kenaikan harga minyak global di atas asumsi ICP US$70 per barel berpotensi langsung meningkatkan beban subsidi secara signifikan.
“Dengan struktur seperti ini, setiap kenaikan harga minyak global akan lebih cepat menekan APBN dibanding meningkatkan penerimaan negara,” kata Noviardi.
Baca Juga: Pengamat: Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Realistis
Ia menilai kebijakan menaikkan harga BBM memang bisa mengurangi beban subsidi, tetapi berisiko mendorong inflasi karena energi menjadi komponen biaya utama produksi dan distribusi.
“Data menunjukkan kenaikan harga energi selalu diikuti tekanan inflasi. Kalau tidak hati-hati, daya beli masyarakat bisa turun dan pertumbuhan ekonomi ikut melambat,” tegasnya.
Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tetap penting secara sosial, namun tidak relevan dalam konteks krisis energi jangka pendek.
“MBG punya multiplier effect ke konsumsi dan tenaga kerja, tetapi tidak menyentuh akar persoalan energi yaitu pasokan dan ketergantungan impor,” ujarnya.