Terpantau.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk dapat segera merealisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Jokowi menyampaikan pernyataan tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2022 di hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (30/11/2022).
Dalam pernyataannya, Jokowi meminta agar dana APBD yang masih terendap sebanyak Rp278 triliun untuk segera direalisasikan.
"Ini mengenai APBD, mumpung ada gubernur, bupati, wali kota, ini saya ingatkan, kita ini mencari uang dari luar agar masuk, terjadi perputaran uang yang lebih meningkat," ungkap Jokowi dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.
Jokowi menyayangkan dana APBD untuk Pemda senilai ratusan triliun tersebut masih mengendap dan tidak digunakan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Pantau Inflasi Akhir Tahun, Presiden Jokowi Cek Harga Bahan Pangan di Pasar Kemuning Pontianak
"Tetapi uang kita sendiri yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah-daerah justru enggak dipakai," sambungnya
Berdasarkan data dari Menteri Keuangan (Menkeu), hingga bulan Oktober 2022 dana APBD untuk Pemda yang mengendap di bank mencapai Rp278,83 triliun.
Jokowi menyampaikan, realisasi dari dana APBD tersebut kalau direalisasikan dapat memicu perekonomian daerah di tengah situasi yang sulit.
"Kita ini cari investasi agar dapat arus modal masuk, yang sudah ada di kantong enggak dipakai, ya percuma. Rp278 triliun gede banget lho, gede banget, besar sekali. Ini kalau cepat direalisasikan, cepat dibelanjakan, ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, hati-hati," tutur Jokowi.
Jokowi menyatakan telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk segera melakukan pengecekan terkait belum terealisasinya anggaran di daerah tersebut.
"Memang realisasi biasanya di akhir tahun, di Desember, tapi ini ndak. Kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini sudah melompat tinggi sekali. Ini cost of money kayak gini, biaya uang itu gede banget. Kalau caranya kita enggak ngerti bahwa ini ada biayanya," terangnya.
Jokowi pun mengungkapkan bahwa besaran realisasi belanja nasional lebih tinggi dibanding realisasi belanja daerah, yaitu 76 persen berbanding 62 persen.
"Ini sudah Desember lho, besok sudah Desember, hati-hati. Artinya, kita pontang-panting cari arus modal masuk, cari capital inflow lewat investasi, tetapi uang yang ada di kantong sendiri tidak diinvestasikan. Ini hati-hati, ini keliru besar ini, keliru besar," tukasnya.***
