APBN Defisit Rp135,7 Triliun, Hanya 'Shock Absorber' Awal Tahun

photo author
Redaksi Terpantau, Terpantau
- Rabu, 11 Maret 2026 | 07:28 WIB
Gambar ilustrasi dengan tulisan Defisit Awal Tahun (Terpantau/Ist)
Gambar ilustrasi dengan tulisan Defisit Awal Tahun (Terpantau/Ist)

TERPANTAU, JAKARTA/JAMBI -- Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Februari 2026 yang mencapai Rp135,7 triliun dinilai masih berada dalam batas yang aman dan tidak perlu menimbulkan kepanikan.

Pengamat ekonomi Dr. Noviardi Ferzi menilai angka tersebut justru masih sangat terkendali jika dilihat dari proporsi terhadap perekonomian nasional.

Ia mengatakan defisit tersebut hanya sekitar 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekitar 17 persen dari target defisit APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp800 triliun atau 2,99 persen dari PDB.

Baca Juga: Menkeu Ungkap Strategi Jaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

Dengan demikian, posisi fiskal pemerintah masih berada dalam koridor disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2023 tentang Fiskal Berkelanjutan.

Menurutnya, peningkatan defisit pada awal tahun merupakan fenomena yang lazim dalam siklus pengelolaan APBN.

Pada periode ini pemerintah biasanya mempercepat realisasi belanja negara untuk menjaga momentum aktivitas ekonomi setelah periode libur akhir tahun sekaligus menjelang Ramadan.

“Dalam praktik pengelolaan fiskal, defisit pada awal tahun sering berfungsi sebagai shock absorber untuk mengakselerasi belanja negara. Tujuannya menjaga konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi tetap bergerak,” ujar Noviardi, Rabu 11 Maret 2026.

Baca Juga: Menakar Penguatan Nilai Tukar Rupiah

Data Kementerian Keuangan menunjukkan hingga Februari 2026 pendapatan negara telah mencapai sekitar Rp358 triliun atau 15,3 persen dari target tahunan.

Sedangkan penerimaan pajak bahkan tercatat tumbuh sekitar 30 persen secara tahunan yang ditopang oleh reformasi digitalisasi administrasi perpajakan.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp493,8 triliun yang difokuskan pada berbagai program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis, pembangunan infrastruktur, serta sejumlah program perlindungan sosial guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran di atas 5 persen.

Baca Juga: Dekati Rekor Terlemah, Pakar: Rupiah Tertekan Arus Global

 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Redaksi Terpantau

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Harga Minyak Melejit, APBN 2026 Terancam Jebol

Senin, 30 Maret 2026 | 11:38 WIB
X