Siap Disahkan sebagai Undang-Undang, DPR Setujui RUU Landas Kontinen Dibawa ke Rapat Paripurna

Terpantau.com Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen sepakat menyetujui agar RUU Landas Kontinen disahkan sebagai Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna mendatang. 

Ketua Panitia Khusus RUU Landas Kontinen Nurul Arifin mengatakan RUU Landas Kontinen tersebut bernilai sangat vital demi menjaga kedaulatan wilayah NKRI.

Pansus RUU Landas Kontinen membuat keputusan penting itu di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023). Rapat dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan sejumlah fraksi di DPR RI yang menyetujui secara bersama RUU Landas Kontinen tersebut.

“Melewati delapan kali masa sidang, pembahasan RUU Landasan Kontinen telah disetujui bersama. Pada pembahasan tingkat panja sebelumnya, setiap fraksi telah memberikan masukan yang kritis. Dengan melalui perjalanan yang panjang ini, saya merasa bersyukur. Akhirnya, kita memiliki undang-undang ini,” kata Nurul Arifin.

Baca Juga: DPR RI Optimistis Rakyat Akan Menikmati Manfaat Jika APBN Sehat

Politisi Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) itu pun menekankan pembahasan RUU Landas Kontinen mengenai penanganan pelanggaran hukum telah melibatkan berbagai elemen pendukung pemerintah. Di antaranya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, TNI, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla).

“Sudah dibahas secara fair karena sudah melibatkan semua aparat hukum yang terkait dengan penanganan di wilayahnya. Saya kira pembahasan sudah berjalan benar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan,” kata Nurul.

Baca Juga: DPR RI Nilai Anggaran PPPK Kurang

Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Landas Kontinen Hasanuddin melaporkan hasil kerja Panja RUU Landas Kontinen. Usai melakukan serangkaian rapat selama tiga bulan, Panja RUU Landas Kontinen telah membahas sebanyak 185 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Substansi Tambahan di Luar RUU sebanyak 40 DIM.

Mengenai Bab Ketentuan Pidana, Panja RUU Landas Kontinen menugaskan pemerintah, khususnya Kemenkumham bersama ahli pidana. 

“Penyerahan tugas ini diberikan untuk mengkaji dan merumuskan kembali pengenaan kategori sanksi pidana penjara dan pidana denda dengan menyesuaikan KUHP baru,” katanya.

Baca Juga: DPR Akan Mensahkan RUU KUHP dalam Rapat Paripurna Hari Ini

Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Pemerintah dan DPR RI yang mengupayakan RUU Landas Kontinen agar menjadi Undang-Undang. 

Ia berharap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973, yang merupakan hasil dari ratifikasi Ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1958, bisa digantikan oleh Undang-Undang Landas Kontinen yang lebih sesuai dengan konteks kebijakan dan dinamika geopolitik terkini.