Terpantau.com Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh jajaran Bawaslu untuk memanfaatkan data-data dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 dengan baik.
Pasalnya, data tersebut bisa digunakan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran pada Pemilu 2024.
“IKP merupakan parameter sehat atau tidaknya demokrasi Indonesia ke depan. Maka harus dimanfaatkan dengan baik,” katanya dilansir laman bawaslu.go.id.
Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Presiden Jokowi Instruksikan Bawaslu Perhatikan Penyusunan DPT
Bagja berharap pemilu 2024 tidak dihiasi oleh berita bohong atau hoaks, politisasi sara, dan kampanye hitam.
Seluruh pihak terkait dan masyarakat harus bersama-sama menjaga suasana pemilu dan pemilihan agar berjalan kondusif.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menilai, IKP merupakan produk yang sangat penting.
Baca Juga: Presiden Jokowi Dukung Penuh Program Pengawasan Bawaslu dalam Pengawasan Medsos
Hasil penelitian bisa dijadikan sebagai mitigasi program dari beberapa pihak terkait. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.
“IKP semacam manajemen resiko. KPU akan gunakan IKP sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi ledakan konflik di daerah,” ujarnya.
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menuturkan, data yang dihimpun Bawaslu dalam IKP sangat penting.
Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Ini 4 Arahan Presiden Jokowi dalam Konsolidasi Nasional Bawaslu
IKP dapat dijadikan sebagai rujukan berbagai pihak untuk melakukan berbagai langkah strategis untuk meredam terjadinya konflik dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.
“IKP sangat penting karena kerawanan dan dinamika di lapangan bisa berdampak kepada penyelenggara pemilu. Sehingga akan pengaruhi kredibilitas dan integritas penyelenggara dalam melakukan tugasnya,” katanya.