Terpantau.com DPR RI mendesak pemerintah lebih sigap dalam melindungi dan membela Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Para PMI ini adalah pahlawan yang menyumbang devisa kurang lebih Rp159,6 Triliun per tahun. Pastikan hak-hak PMI ditunaikan serta keamanan mereka sebelum dan sesudah bekerja hingga tiba di tanah air," kata anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dilansir laman dpr.go.id.
Selain itu, pemerintah harus memperluas perlindungan terhadap PMI. Perluas perlindungan dengan peningkatan keterampilan bahasa dan sebagainya. Pemerintah harus memberikan jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
"Pemerintah melalui BP2MI juga harus merealisasikan komitmen untuk menyikat sindikat penyaluran PMI non prosedural. Jangan lagi ada warga negara yang tertipu dengan iming-iming tapi justru keselamatannya terancam," ucapnya.
Ia meminta agar pemerintah memaksimalkan program penanganan pasca PMI pulang ke Indonesia. Dirinya berharap program tersebut dapat membuat PMI tetap bisa produktif dan mampu menggerakkan ekonomi keluarga.
"Berbagai pelatihan seperti keterampilan, bisnis dan sebagainya harus maksimal diberdayakan. Selain itu juga permudah para pahlawan devisa tersebut dengan pendampingan dan pemberian akses modal yang pembayarannya tidak memberatkan,” katanya.
Ia meminta pemerintah terlibat dalam menjaga dan mendampingi keluarga PMI yang sedang bekerja di luar negeri.
Baca Juga: Penyekapan 54 Pekerja Migran Indonesia Diduga Terjadi di Kamboja
Menurutnya, tak jarang PMI yang pergi ke luar negeri meninggalkan keluarga yang rentan. Maka dari itu, pemerintah harus turut andil dalam menjaga ketahanan keluarga mereka serta memastikan anak-anak para PMI mendapatkan hak-haknya, seperti hak akan pendidikan dan kesehatan.
"Anak-anak Indonesia, apapun latar belakang keluarganya merupakan generasi masa depan. Jangan sampai hanya karena keterbatasan ekonomi, sebagian besar dari mereka justru menjadi generasi yang lemah karena kurangnya pengetahuan dan kesehatan," ujarnya.
Artikel Terkait
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru 2023, DPR RI Desak Kementan Genjot Produksi Pangan
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru 2023, DPR RI Minta BUMN Transportasi Pastikan Kelaikan Seluruh Sarana
DPR RI Sahkan RUU PPSK Menjadi Undang-Undang
Ketua DPR RI Minta Partai Politik Mampu Menyuarakan Kepentingan Rakyat