TERPANTAU, JAKARTA -- Keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan BI-Rate di level 4,75 persen pada Februari 2026 menjadi sinyal kuat bahwa otoritas moneter memilih untuk berdiri di posisi stabil di tengah badai ketidakpastian global.
Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai langkah ini sebagai pilihan rasional yang sangat berhati-hati, terutama mengingat tekanan terhadap nilai tukar Rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp16.880 per dolar AS.
Menurutnya, dinamika suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik dunia memaksa BI untuk memprioritaskan stabilitas makroekonomi guna menjaga cadangan devisa tetap solid di atas standar kecukupan internasional.
Baca Juga: Lukisan 'Kuda Api' Karya SBY Dibeli Orang Terkaya ke-2 RI
Meskipun fondasi domestik terlihat kuat dengan pertumbuhan ekonomi 2025 yang mencapai 5,11 persen, Noviardi menyoroti adanya tantangan struktural yang belum tuntas.
Ia melihat bahwa penurunan suku bunga yang signifikan sejak 2022 belum sepenuhnya mampu menggerakkan sektor riil secara optimal. Hal ini tercermin dari tingginya angka undisbursed loan atau pinjaman yang belum ditarik oleh dunia usaha.
Terkait fenomena ini, Noviardi memberikan catatan kritis bahwa masalah utamanya bukan lagi sekadar level suku bunga, melainkan efektivitas transmisi kebijakan itu sendiri.
"Masalahnya bukan sekadar level suku bunga, melainkan transmisi kebijakan. Jika likuiditas longgar tetapi investasi belum bergerak optimal, maka reformasi struktural harus dipercepat," tegas Noviardi saat membedah tantangan investasi di sektor riil, Jumat, 20 Februari 2026.
Baca Juga: Trump Puji Ketegasan Prabowo di Board of Peace: Saya Tak Ingin Melawannya
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada stimulus pemerintah dan sektor hilirisasi harus mulai diimbangi dengan diversifikasi ekspor untuk menghadapi potensi perlambatan mitra dagang utama Indonesia.
Tahun 2026 dianggap sebagai momentum krusial untuk menguji sejauh mana sinergi kebijakan moneter dan fiskal dapat berjalan beriringan.
Noviardi menekankan bahwa stabilitas yang ada saat ini hanyalah sebuah fondasi awal yang membutuhkan akselerasi nyata di berbagai sektor agar ekonomi tidak terjebak dalam pertumbuhan yang stagnan.
"Menjaga stabilitas adalah fondasi. Tetapi tanpa percepatan reformasi struktural—baik di sektor keuangan, industri, maupun iklim investasi—pertumbuhan berisiko stagnan di level moderat," jelasnya menanggapi risiko divergensi pertumbuhan global.
Artikel Terkait
Jaksa Terima Pengembalian Kerugian Negara Kasus Pasar Cinde Palembang
Beredar Video Dugaan Maling yang Tega Mencuri Uang Milik Nenek Penjual Nasi Uduk
Promedia Jajaki Kolaborasi Strategis dengan TNI AD
Tegas, Menlu Sugiono Kecam Pendudukan Israel di Tepi Barat
Warga Pidie Jaya Memulai Ramadan dengan Hadapi Banjir Susulan
Oknum Anggota DPRD Muara Emin dan Anaknya Resmi Ditahan Jaksa
Kejati Sumsel Tahan Dua Tersangka Kasus Pendistribusian Semen
Trump Puji Ketegasan Prabowo di Board of Peace: Saya Tak Ingin Melawannya
Anak SD di Papua Harus Tunggu Pesawat Melintas demi Bisa Menyebrang ke Sekolah
Lukisan 'Kuda Api' Karya SBY Dibeli Orang Terkaya ke-2 RI