APBN berfungsi sebagai peredam guncangan untuk masyarakat, berbagai bantuan sosial diberikan untuk masyarakat miskin. Pemerintah pun berhasil meningkatkan penerimaan pajak.
Per Maret 2026, penerimaan pajak mencapai Rp 462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen secara tahunan. Defisit APBN pun tetap terkendali.
Baca Juga: Deretan Progres Nyata Reformasi Pasar Modal yang Dilakukan Indonesia
"Dan jika Anda melihat cadangan devisa masih sekitar USD 148,2 miliar, itu setara dengan enam bulan impor," papar Airlangga, Senin, 13 April 2026.
Tingkat kemiskinan terus berkurang hingga di bawah 10 persen, saat ini 8,25 persen. Tingkat kesenjangan juga semakin menurun menjadi 0,363. Tingkat pengangguran pun berhasil ditekan ke 4,7 persen.
Rasio utang pemerintah saat ini 40,46 persen terhadap PDB atau sebesar 9.637,9 triliun. Namun, sebagian besar pinjaman berasal dari dalam negeri. Kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) hanya 12,6 persen sehingga mengurangi kerentanan eksternal.
"Jika Anda melihat detail utang kita, sebagian besar berasal dari dalam negeri. Jadi, risiko guncangan eksternal terkendali," tutupnya.
Artikel Terkait
Inflasi Babel Melandai tapi Tekanan Daya Beli jadi Sorotan
Masih di Topang Nikel dan CPO, Pemerintah diminta Perkuat Diversifikasi Ekspor
Menteng Kleb: Harapan Transisi Menkeu Purbaya Kandas
Pasar Global Bergejolak, RI Harus Perkuat Industri Pengolahan
BRI Regional Office Palembang Tancap Gas, Ribuan UMKM Nikmati KUR Rp2,34 T
Belanja Negara Meledak, Ekonomi RI Tancap Gas di Awal 2026
Pengguna BRImo di BRI Region 4 Palembang Tembus 1,98 Juta User
BRILink Meledak di Palembang, Perputaran Uang Nyaris Rp100 Triliun
Fundamental Ekonomi RI Tetap Kokoh di Tengah Tekanan Rupiah
Pasar Saham RI: Reli IHSG Dinilai Rentan dan Bersifat Sementara