TERPANTAU, JAKARTA -- Realisasi pendapatan negara pada Januari 2026 mencapai Rp172,7 triliun atau 5,5 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Angka ini tumbuh 9,8 persen dibandingkan Januari 2025 yang sebesar Rp157,4 triliun.
Secara nominal, capaian tersebut memberi fondasi awal yang relatif solid bagi kinerja fiskal tahun ini. Namun jika ditelusuri lebih dalam, struktur pertumbuhannya memperlihatkan ketimpangan yang perlu dicermati secara hati-hati.
Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai kenaikan pendapatan negara pada awal tahun ini sangat didominasi oleh kinerja pajak. Dari total penerimaan, Rp116,2 triliun atau 67,3 persen bersumber dari pajak dengan pertumbuhan signifikan 30,7 persen secara year-on-year.
Baca Juga: Viral Warga Hadiahi Maling Tabung Gas Melon dengan Pukulan Stik Golf
Lonjakan terutama berasal dari PPN dan PPnBM yang mencapai Rp45,3 triliun atau tumbuh 83,9 persen secara neto, serta PPh Badan sebesar Rp5,7 triliun yang naik 37 persen.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut mencerminkan dua faktor utama, yakni konsumsi domestik yang masih terjaga dan efektivitas reformasi administrasi perpajakan yang mulai menunjukkan hasil.
“Ini sinyal kuat bahwa mesin pajak bekerja lebih optimal. Jika konsisten, target pajak tahunan berpotensi terlampaui,” ujarnya, merujuk pada proyeksi penerimaan pajak yang bisa mencapai Rp2.409 triliun atau melampaui target Rp2.357 triliun dalam APBN.
Baca Juga: Curahan Hati Arie Kriting Lihat Polemik 'Cukup Aku WNI, Anak Jangan'
Namun dominasi pajak sekaligus menjadi peringatan struktural. Komponen penerimaan lain justru melemah. Bea dan cukai tercatat Rp22,6 triliun atau turun 14 persen dibandingkan tahun lalu.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya Rp33,9 triliun dan terkontraksi 20,4 persen, dipicu oleh penurunan PNBP sektor migas sebesar 25,2 persen serta anjloknya pendapatan kekayaan negara hingga hampir 100 persen.
Secara struktural, kondisi ini menunjukkan ketergantungan fiskal yang semakin besar pada pajak, sementara sumber penerimaan berbasis komoditas dan dividen negara mengalami tekanan.
Baca Juga: Pilu Ibu Pedagang Sayuran Ini Dilarang Jualan di Teras Rumah Sendiri
Noviardi mengingatkan bahwa struktur seperti ini membuat ruang fiskal sensitif terhadap perlambatan konsumsi domestik maupun gejolak eksternal.