“Sebanyak 45 persen masyarakat juga mengeluhkan pendapatan yang stagnan. Sementara 37 persen khawatir terhadap risiko pemutusan hubungan kerja, ditambah beban utang rumah tangga dan kenaikan suku bunga kredit,” jelasnya.
Tekanan di sektor riil juga memperburuk situasi. Ia melihat aktivitas manufaktur sempat berada di zona kontraksi dengan indeks PMI sekitar 49,3 pada 2024, sementara pada awal 2025 tercatat sekitar 14 ribu pekerja mengalami PHK di berbagai sektor industri.
Kemudian, dampaknya juga terlihat pada kemampuan menabung rumah tangga. Tabungan kelas menengah bawah dilaporkan menyusut dari sekitar Rp4,2 juta menjadi sekitar Rp1,7 juta, sementara kelompok kelas atas justru mengalami peningkatan akumulasi aset yang jauh lebih besar.
Baca Juga: Gejolak Global, Pakar Ingatkan RI Perkuat Ketahanan Ekonomi
“Ketika tabungan masyarakat tergerus, mereka kehilangan bantalan finansial untuk menghadapi tekanan ekonomi. Ini membuat konsumsi menjadi sangat sensitif terhadap kenaikan harga,” kata Noviardi.
Noviardi juga menyebut kondisi tersebut mulai terasa di sektor ritel modern. Beberapa pusat perbelanjaan melaporkan penurunan transaksi dan kunjungan konsumen.
Bahkan sejumlah gerai ritel besar seperti Lulu Hypermarket menutup operasional di beberapa lokasi akibat melemahnya permintaan.
Tak luput, sektor otomotif juga mengalami pelemahan. Penjualan mobil secara wholesales sepanjang Januari hingga November 2025 tercatat sekitar 710 ribu unit, turun sekitar 9,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bahkan segmen mobil murah ramah lingkungan (LCGC) turun sekitar 28 persen.
Baca Juga: MUI Dukung Pemerintah RI Terus Aktif Dorong Perdamaian Dunia
“Penurunan ini menunjukkan kelas menengah mulai menahan belanja barang tahan lama. Prioritas mereka bergeser ke kebutuhan pokok,” ujarnya.
Noviardi mengingatkan bahwa kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai siklus biasa karena konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Jika tren pelemahan daya beli kelas menengah terus berlanjut, ia menilai pertumbuhan ekonomi pada 2026 berpotensi menghadapi tekanan yang lebih besar.
Selain itu, penerimaan negara juga dapat terdampak, terutama dari pajak penghasilan pekerja dan pajak konsumsi.
Baca Juga: Gelar Buka Puasa Bersama, Gus Miftah Ajak Ribuan Anak Yatim Doakan Prabowo