Puan Maharani harap Kepemimpinan Jenderal Agus Subiyanto Kian Pastikan Netralitas TNI di Pemilu

 “Panja Netralitas TNI sudah dibuat dan akan dilaksanakan. Dengan adanya pergantian Panglima TNI yang baru, DPR berharap Jenderal Agus dapat memimpin TNI untuk bekerja sama dengan baik pada Panja di DPR itu,” tuturnya.

“Jadi TNI kami harapkan bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya sebagai Tentara Nasional Indonesia. Mari kita jaga agar tidak terjadi friksi-friksi ataupun hal-hal yang memecah belah persatuan selama kita menjalankan pesta demokrasi,” imbuh Puan.

Lebih lanjut, Jenderal Agus Subiyanto diharapkan dapat membawa TNI untuk bisa menjadi lebih baik lagi, khususnya agar semua prajurit menjadi penjaga pertahanan negara yang andal dan profesional.

Baca Juga: Mudah Ditiru, Yuk Intip 5 Rahasia Umur Panjang Orang-orang di Berbagai Negara Ini!

Puan tengah berbincang-bincang dengan Prabowo dan Mahfud MD

"Profesionalisme hanya akan bisa dicapai bila setiap prajurit terdidik dan terlatih dengan baik untuk melaksanakan setiap tugas yang menjadi tanggung jawabnya, di mana tantangan di masa depan akan semakin kompleks," jelas cucu Bung Karno itu.

 “Sehingga kami harapkan, Jenderal Agus bisa menjaga tekad dan komitmen diri dari masing-masing prajurit untuk memberikan pengabdian terbaiknya bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan yang kokoh dan kuat antara TNI dengan rakyat menjadi modal kekuatan bangsa," tambah Puan.

DPR pun disebut akan terus mendukung kemajuan TNI, termasuk dalam pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) yang merupakan standar kekuatan pokok dan minimum TNI. Hal tersebut mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya efektivitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.

Sebagaimana diketahui, sejak Tahun 2010 Pemerintah telah menerapkan kebijakan MEF untuk mencapai Kekuatan Pokok Minimum dalam tiga tahapan atau renstra (rencana strategis). Saat ini MEF telah memasuki tahap III periode 2019-2024 yang ditargetkan mencapai 70 persen pada akhir 2024.

Untuk memenuhi target tersebut, Puan meminta Jenderal Agus untuk mengagendakan kebijakan pembangunan pertahanan negara yang mengarah pada modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Hal ini mengingat kondisi alutsista TNI saat ini memiliki rata-rata usia pakai 25-40 tahun yang akan berpengaruh signifikan terhadap gelar kekuatan TNI dalam menangkal berbagai ancaman hingga permasalahan perbatasan di pulau-pulau terluar hingga ancaman pertahanan siber.

"DPR RI tentunya memahami kondisi tersebut sehingga berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan penganggaran yang memadai bagi TNI agar MEF TNI benar-benar ideal untuk melindungi wilayah NKRI yang sangat luas ini," papar Puan.

Puan juga menyoroti kesejahteraan prajurit yang akan berpengaruh besar terhadap tingkat kinerja dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia lantas menyinggung soal persetujaan DPR terkait penambahan anggaran sebesar Rp1,67 Triliun bagi TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam APBN 2024.

Penambahan anggaran dengan nilai Rp1.671.963.798.000 tersebut untuk mengakomodir rencana kenaikan 8 persen gaji prajurit TNI dan ASN Kemenhan. Menurut Puan dukungan dari DPR itu demi memastikan kinerja TNI semakin lebih maksimal, apalagi banyak prajurit yang ditempatkan di daerah-daerah rawan.

"Aspek kesejahteraan prajurit sangat erat kaitannya pada profesionalitas TNI dalam bertugas dan menunjukan eksistensinya sebagai garda utama dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara," urainya.