Puan Maharani Dorong Soroti Isu Pekerja Migran dalam KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo

Terpantau.com Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti isu Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam forum pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN yang merupakan rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN 2023 ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. 

Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN 2023 yang puncak acaranya dilaksanakan di Labuan Bajo pada 9-11 mei 2023. KTT ASEAN ke-42 akan dihadiri kepala negara/pemerintahan, pimpinan parlemen, serta jajaran kementerian yang terlibat.

Dalam keketuaannya di ASEAN, Indonesia mengangkat tema ‘ASEAN Epicentrum of Growth’ yang bermakna ASEAN relevan dan penting sebagai pusat pertumbuhan.

“Kita tidak bisa berjuang sendiri menyelesaikan permasalahan lintas negara, tentunya harus ada kolaborasi antar negara supaya memperoleh solusi yang efektif. Karena, PMI seringkali menjadi korban perdagangan orang yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab,” ujar Puan Maharani dalam pernyataan resmi.

Baca Juga: Penyekapan 54 Pekerja Migran Indonesia Diduga Terjadi di Kamboja

Puan Maharani mengatakan, KTT ASEAN berpotensi jadi forum yang tepat untuk mengangkat isu perlindungan pekerja migran dan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Apalagi, banyak PMI yang bekerja di negara-negara ASEAN.

“Dengan adanya dialog terbuka bersama forum parlemen se-Asia Tenggara, saya mengharapkan ada kepastian dari negara-negara tujuan PMI agar polemik ini tidak berkelanjutan. Karena selama ini, pemerintah kesulitan apabila ada warga negara yang menjadi korban untuk memberikan perlindungan,” kata Puan.

Puan menegaskan isu perlindungan PMI dan TPPO harus menjadi perhatian internasional. Pasalnya, korban PMI akibat kekerasan dan TPPO kerap bertambah. Sebagai contoh, seorang PMI asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) menjadi korban tindak kekerasan dan eksploitasi di Malaysia oleh majikannya. Tak hanya itu, sebanyak 20 orang WNI menjadi korban perdagangan manusia atau TPPO di Myanmar dengan modus tawaran pekerjaan. 

“DPR RI juga akan mendorong peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia pekerja migran Indonesia melalui kampanye dan program edukasi yang dilaksanakan bersama oleh negara-negara ASEAN,” katanya.

Baca Juga: Tak Cuma Pandai Cari Cuan, Pekerja Migran Indonesia Ikut Semarakkan Pentas Budaya Indonesia di Hong Kong

Menyoroti banyaknya perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan manusia, Puan Maharani akan konsisten menghimpun dukungan negara-negara ASEAN agar memberi perhatian besar. Hal tersebut menjadi penting lantaran isu perempuan turut masuk dalam agenda internasional yang harus dikerjakan bersama-sama.

“Permasalahan PMI tidak terlepas dengan isu perlindungan terhadap perempuan dan anak karena banyak dari mereka yang menjadi korban. Ini harus menjadi perhatian lebih karena masalah perlindungan perempuan dan anak juga menjadi target pada Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain isu PMI dan perlindungan terhadap perempuan serta anak, ungkap Puan, DPR akan mengawal sejumlah isu dalam agenda KTT ASEAN ke-42. Di antaranya penyusunan visi ASEAN pasca-2025, perkembangan kondisi di Myanmar, pemulihan ekonomi pasca pandemi, penguatan arsitektur kesehatan di kawasan dan di luar kawasan serta penandatanganan ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).

“Sebagai anggota parlemen, kami siap memberikan dukungan politik dan bekerja dengan rekan-rekan ASEAN kami untuk menghadapi masa-masa sulit ini dan membangun ASEAN yang lebih gesit. Parlemen ingin memberi kontribusi terhadap berbagai persoalan yang dibahas pada KTT ASEAN kali ini," katanya.