TERPANTAU - Belakangan ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka semua jalur pendanaan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Sumber pendanaan termasuk urun dana masyarakat (crowdfunding), yang akhirnya dipertanyakan banyak kalangan.
Skema pembiayaan yang bersumber dari urun dana masyarakat dianggap tidak tepat. Sebab, IKN Nusantara bukan merupakan proyek sosial, melainkan komersial.
"Jadi kurang pas IKN menggunakan skema crowdfunding. Apalagi kalau targetnya masyarakat di Jabodetabek yang justru berpikir bahwa lokasi IKN yang jauh akan menyulitkan dalam proses berbagai administrasi atau layanan pemerintah," kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira seperti disitir dari Tirto.
Bima juga mempertanyakan motif urun dana dilakukan pemerintah untuk membiayai IKN. Menurutnya, skema urun dana memunculkan pertanyaan besar terkait kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Soal urun dana juga menimbulkan wacana akan keengganan investor membiayai pembangunan IKN Nusantara.
Anggaran IKN diperkirakan bakal menelan biaya Rp466 triliun. Rincian sumber pendanaan sejauh ini berasal dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sebesar 54,6 persen (Rp254,4 triliun), kemudian dari APBN sebesar 19,2 persen (Rp89,5 triliun), dan dari pihak swasta sebesar (26,2 persen) Rp122,1 triliun.
"Kami buka semua pintu sumber pendanaan untuk pengembangan IKN. Namun meski dibuka, tidak berarti pintunya ngablak juga," kata Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kemenkeu, Didik Kusnaini dalam Konsultasi Publik yang secara daring seperti dikutip dari Tirto.
