Terpantau.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada jajarannya untuk tepat mengambil kebijakan dan menggunakan empati kepada masyarakat.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/4), Jokowi menekankan kata kebijakan dan empati saat memimpin rapat dihadapan para menterinya.
Pada rapat itu, Jokowi memfokuskan pada kondisi masyarakat yang terdampak akibat tekanan ekonomi sehingga meminta para menteri untuk segera mengambil kebijakan yang mengedepankan empati dan kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Bantuan Subsidi Upah Untuk Pekerja Akan Disalurkan Pemerintah Tahun Ini
“(Harga) barang-barang kebutuhan pokok juga sudah mulai naik. Hati-hati, utamanya masalah ketersediaan pasokan dua hal tadi, pangan maupun energi, apalagi ini menjelang Lebaran. Oleh sebab itu, seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet, kepada semua menteri, kepala lembaga, agar kebijakan yang diambil itu tepat. Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat.” ujar Jokowi seperti dikutip dari laman Kesekretariatan Presiden.
Jokowi menyampaikan, angka inflasi di berbagai negara seperti di Amerika Serikat yang mencapai 7,9 persen, Uni Eropa 7,5 persen, hingga Turki di angka 54 persen, turut memberikan dampak dalam naiknya harga energi, seperti bahan bakar minyak (BBM) di tanah air.
Baca Juga: Pemerintah Cairkan Program BLT Minyak Goreng Mulai April 2022
Jokowi pun meminta jajarannya untuk selalu waspada dan memantau kenaikan harga, utamanya di sektor pangan dan energi.
Lebih lanjut, Presiden juga meminta jajarannya untuk bekerja secara detail dan bisa menyampaikan kebijakan-kebijakan yang diambil kepada masyarakat.***
Artikel Terkait
Pemerintah Cairkan Program BLT Minyak Goreng Mulai April 2022
Cara Cek Penerima Program BLT Minyak Goreng Rp. 300.000 Rupiah yang Akan Cair April Ini
Beredar Info Pencairan THR dan Gaji ke-13 PNS Serta Penerima Pensiun Tahun 2022
Bantuan Subsidi Upah Untuk Pekerja Akan Disalurkan Pemerintah Tahun Ini