Terpantau.com Komisi Pendidikan DPR RI mengingatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi efektivitas Program Merdeka Belajar pada momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2023.
Program Merdeka Belajar yang dicanangkan sejak Februari 2022 itu perlu ditinjau pelaksanaannya demi pendidikan anak bangsa yang lebih berkualitas.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) memiliki sejumlah indikator keberhasilan maupun kegagalan Program Merdeka Belajar.
“Kami menilai setidaknya ada indikator yang bisa kita lihat untuk melihat tren efektivitas apakah memang hasil program Merdeka Belajar ini sesuai yang bertujuan menciptakan profil pelajar Pancasila yang mempunyai karakter kuat dan menguasai kemampuan dasar bidang numerik, literasi, dan sains setelah hampir 3,5 tahun diluncurkan Mas Menteri,” kata Syaiful Huda dalam pernyataan resmi.
Baca Juga: APBN 2023, Program Prioritas Merdeka Belajar Mendapat Alokasi Rp 4,57 Triliun
Sebagai informasi, Program Merdeka Belajar memiliki 24 episode. Masing-masing dari episode tersebut berisi sejumlah sub program yang merupakan turunan dari visi Merdeka Belajar. Di antaranya, program sekolah penggerak, program guru penggerak, program organisasi penggerak, program asesmen nasional, penghapusan tes akademik untuk masuk perguruan tinggi negeri, hingga penghapusan tes calistung bagi siswa PAUD.
Menurut dia, sejumlah sub program Merdeka Belajar memiliki kontroversi. Salah satunya kekisruhan organisasi penggerak yang sempat menjadi polemik nasional dan penolakan terhadap RUU Sisdiknas oleh sebagian masyarakat pendidikan sehingga gagal menjadi program legislasi nasional prioritas.
“Berbagai program tersebut tentu merupakan itikad baik dari Mas Menteri namun sebagai sebuah kebijakan maka sudah seharusnya diuji apakah memang benar-benar memberikan dampak bagi perbaikan kualitas pendidikan di tanah air,” ujarnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Fasilitas Pendidikan Terdampak Gempa Cianjur Segera Dibangun Kembali
Pengelolaan tenaga pendidikan di Indonesia juga belum menemukan titik terang. Hingga kini, program rekrutmen sejuta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum terpenuhi sesuai dengan harapan.
Tak hanya itu, kesenjangan kualitas pendidikan kualitas pendidikan antar wilayah juga masih terasa.
“Upaya untuk membuat sekolah sebagai tempat aman dan nyaman bagi peserta didik untuk tumbuh kembang juga masih belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya bullying yang bahkan memunculkan korban jiwa,” katanya.
Baca Juga: Jokowi Soroti Kasus Pencabulan di Lembaga Pendidikan, Minta Pembinaan Lebih Intensif
Ia berharap, di sisa waktu 1,5 masa kerja Mendikbud Ristek Nadiem Makarim ini, secepatnya dilakukan penajaman program prioritas supaya dampak nyata dari upaya perbaikan kualitas pendidikan di tanah air terasa. Mendikbud Nadiem Makarim juga perlu memilih program yang harus diselesaikan sehingga diperoleh legacy yang diingat oleh publik.