Di Balik Target Defisit 2,68 Persen, Ada Disiplin Fiskal yang Disorot

TERPANTAU, JAKARTA – Komitmen pemerintah menjaga defisit APBN 2026 di level 2,68 persen terhadap PDB dengan rasio utang di bawah 40 persen PDB dinilai sebagai sinyal disiplin fiskal yang kuat.

Namun di balik target tersebut, pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi, mengingatkan bahwa ketahanan fiskal tidak hanya diukur dari angka, melainkan dari konsistensi pengendalian belanja dan kemampuan menjaga penerimaan negara.

Realisasi per Januari 2026 mencatat defisit 0,21 persen PDB atau sekitar Rp54,6 triliun. Angka ini dipicu lonjakan belanja negara yang tumbuh 26 persen secara tahunan, sementara penerimaan pajak masih tertinggal.

Baca Juga: Dominasi Pajak dalam APBN 2026, ini Analisa Pengamat

Noviardi menilai pola ini perlu diantisipasi sejak dini agar tidak menciptakan tekanan fiskal di paruh kedua tahun anggaran.

“Belanja boleh tumbuh untuk mendorong ekonomi, tetapi akselerasi penerimaan tidak boleh tertinggal. Kalau gap ini melebar, ruang fiskal akan tertekan dan pembiayaan menjadi lebih mahal,” ujarnya, Selasa 24 Februari 2026.

Pengamat asal Jambi ini menambahkan, optimisme pemerintah terhadap outlook tahunan memang didukung koordinasi fiskal dan moneter yang relatif solid. Namun, risiko global tetap membayangi.

Baca Juga: Inflasi Tembus 3 Persen di Awal Ramadan, Ekonom: Masih Aman

Perlambatan ekonomi di China, Amerika Serikat, dan Eropa berpotensi menekan ekspor Indonesia, sementara volatilitas harga pangan dan energi akibat cuaca ekstrem dan ketegangan geopolitik bisa meningkatkan beban subsidi.

“Jika harga energi melonjak dan subsidi melebar, APBN akan menghadapi tekanan ganda—dari sisi penerimaan yang melemah dan belanja yang membengkak,” kata Noviardi.

Tantangan lain adalah jatuh tempo utang pemerintah yang berkisar Rp700–800 triliun per tahun. Dalam kondisi tax ratio yang masih relatif rendah, ia menilai pengelolaan pembiayaan harus semakin presisi.

Baca Juga: Ekonom: Tarif Resiprokal RI–AS Ujian Ketahanan Industri Nasional

“Strategi pembiayaan domestik melalui obligasi tenor panjang berbunga tetap sudah tepat untuk mengurangi risiko volatilitas global. Tetapi manajemen kas negara harus adaptif. Risk-based treasury management tidak boleh sekadar konsep, melainkan praktik nyata untuk mendeteksi risiko likuiditas sejak awal,” tegasnya.