Di sisi belanja, Noviardi mendorong pemerintah memperkuat efisiensi berbasis outcome dan mempererat sinergi fiskal pusat-daerah agar tidak terjadi duplikasi program.
Sementara di sektor penerimaan, digitalisasi perpajakan dan edukasi wajib pajak dinilai penting untuk menutup tax gap tanpa menekan dunia usaha.
Baca Juga: Dukung Pembatasan Alfamart dan Indomart, Nasrullah: Demi Keadilan Ekonomi
“Ekstensifikasi pajak harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai upaya mengejar target justru mengganggu iklim investasi,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi melalui intervensi yang terukur.
Dengan bauran kebijakan yang tepat, target pertumbuhan 5,2 persen masih realistis, meski penuh tantangan.
Menurut Noviardi, disiplin fiskal 2026 akan benar-benar teruji bukan pada awal tahun, melainkan saat tekanan global meningkat dan belanja negara memasuki fase puncak ditengah maupun akhir tahun.
Baca Juga: Ahli Keuangan Syariah Buka Suara soal Kritik Menkeu Purbaya
“Kuncinya ada pada konsistensi dan keberanian melakukan penyesuaian kebijakan. Disiplin fiskal bukan sekadar menjaga defisit tetap di bawah 3 persen, tetapi memastikan setiap kebijakan responsif terhadap risiko yang berkembang,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Jaringan Terluas, Margin Menipis: Dominasi Telkomsel Diuji
Investor Global Apresiasi Komitmen Pemerintah Perkuat Pasar Modal
Ekonom Prediksi Perputaran Ekonomi Ramadan dan Lebaran Capai 190 Triliun
Pakar Sebut Perjanjian Tarif RI-AS Bakal Buka Lapangan Kerja di Indonesia
Pengamat Soroti Efisiensi Bank Syariah Usai Dikritik Menkeu Purbaya
Tarif Trump Dibatalkan, Pengamat Ingatkan Ancaman Banjir Impor Produk AS
Ahli Keuangan Syariah Buka Suara soal Kritik Menkeu Purbaya
Ekonom: Tarif Resiprokal RI–AS Ujian Ketahanan Industri Nasional
Inflasi Tembus 3 Persen di Awal Ramadan, Ekonom: Masih Aman
Dominasi Pajak dalam APBN 2026, ini Analisa Pengamat