Rangkuman Dugaan Pelanggaran Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi

TERPANTAU -- Dalam beberapa episode berita sebelumnya, Kelompok Pegiat Anti Korupsi telah membedah dokumen terkait tambang emas tumpang Pitu Banyuwangi.

Dari bedah dokumen tersebut, Kelompok Pegiat Anti Korupsi menemukan dugaan kejanggalan mulai dari proses peralihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) tambang emas Tumpang Pitu, proses peralihan nama pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), hingga waktu tata batas lahan kompensasi yang diduga melampaui batas yang telah diatur.

Selain itu, soal pengadaan lahan kompensasi PT Bumi Suksesindo (PT BSI) di Kabupaten Bondowoso, Jack Center mengungkap tentang dugaan KKN dalam prosesnya.

Baca Juga: Kemlu: 32 WNI Berhasil Dievakuasi dari Iran

Bahkan dugaan KKN tersebut pernah dilaporkan ke KPK pada tahun 2014 dan ditindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan oleh tim KPK pada tahun 2018.

Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut sehingga masih belum ada kepastian hukum terkait persoalan lahan kompensasi tersebut.

Berikut rangkum terkait beberapa dugaan pelanggaran terkait tambang emas Tumpang Pitu yang telah dibedah pada berita-berita episode sebelumnya, seperti dilansir Adatah.com

Baca Juga: Viral 3 Toko di Jaktim Ditembak OTK Pakai Petasan

1. Dugaan Pelanggaran Pengalihan Izin (IUP OP).

​Proses peralihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dari PT Indo Multi Niaga (PT IMN) ke PT Bumi Suksesindo (PT BSI) pada tahun 2012 di era Bupati Abdullah Azwar Anas diduga melanggar UU Nomor 4 Tahun 2009 (pasal 93 ayat 1) dan PP No nomor 24 Tahun 2012 yang melarang pemegang IUP memindahkan izinnya kepada pihak lain.

Adapun dugaan modus operandinya dilakukan dengan skema perubahan kepemilikan saham secara bertahap untuk mengakali aturan.

Awalnya PT BSI disebut anak perusahaan PT IMN (saham 51%), namun dalam waktu singkat kepemilikan berubah total hingga nama PT IMN hilang dari struktur pemegang saham.

Baca Juga: Pemerintah Kawal Pemulangan Jemaah Umrah yang Tertahan di Arab Saudi
​
2. Dugaan pelanggaran terkait Lahan Kompensasi di Bondowoso & Sukabumi.