TERPANTAU, JAMBI/JAKARTA -- Rencana impor 105.000 unit mobil pick-up dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) terus menuai polemik.
Kebijakan dengan nilai proyek mencapai Rp24,66 triliun itu dinilai bukan sekadar keputusan pengadaan kendaraan, melainkan langkah strategis yang berdampak luas terhadap industri nasional, tenaga kerja, serta arah kebijakan kemandirian ekonomi Indonesia.
Pengamat ekonomi asal Jambi, Noviardi Ferzi, menilai kebijakan tersebut problematik di tengah kondisi industri otomotif nasional yang sedang mengalami tekanan serius.
Baca Juga: LPKNI Bongkar Dugaan Praktik Mafia Minyak Goreng Milik Oknum Lurah di Kota Jambi
Saat utilisasi pabrik otomotif domestik hanya berada di kisaran 60–70 persen akibat pelemahan pasar sepanjang 2025, keputusan untuk mengimpor dalam jumlah besar justru berpotensi memperdalam kontraksi produksi dalam negeri.
“Ini bukan hanya soal membeli kendaraan untuk desa. Ini soal arah keberpihakan negara. Ketika pabrik dalam negeri masih mampu dan sedang kekurangan order, impor dalam skala masif justru mengirimkan sinyal negatif bagi industri nasional,” tegasnya, Senin, 23 Februari 2026.
Alokasi impor mencakup 35.000 unit Mahindra Scorpio Pick Up, 35.000 unit Tata Yodha, serta 35.000 unit Tata Ultra T.7 light truck, dengan pengiriman tahap awal telah dimulai sejak 20 Februari 2026.
Baca Juga: Dominasi Pajak dalam APBN 2026, ini Analisa Pengamat
Menurut Noviardi, kebijakan tersebut berpotensi bertabrakan dengan semangat prioritas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen sebagaimana diatur dalam Perpres 46/2025 serta sejalan dengan Inpres 2/2022 tentang Bangga Buatan Indonesia.
Di tengah kapasitas produksi nasional yang mampu mencapai hingga satu juta unit per tahun, merek-merek seperti Astra Daihatsu Motor dengan Gran Max, Isuzu Astra Motor Indonesia dengan Traga.
Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia melalui L300, serta Suzuki Indomobil Sales dengan Carry dinilai mampu memenuhi kebutuhan tersebut dengan kandungan lokal tinggi.
Baca Juga: Inflasi Tembus 3 Persen di Awal Ramadan, Ekonom: Masih Aman
“Kalau 105.000 unit ini direalisasikan penuh, itu setara sekitar 64 persen kebutuhan pick-up nasional tahunan. Ini berpotensi mendistorsi pasar dan menggerus pesanan industri lokal yang sedang berjuang mempertahankan utilisasi,” ujarnya.