Ia juga menyoroti dampak berantai terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) komponen, karoseri, hingga distributor suku cadang.
Menurutnya, kehilangan pesanan dalam skala besar dapat berujung pada gelombang pemutusan hubungan kerja di sepanjang rantai pasok otomotif.
Baca Juga: Guru Besar Trisakti Minta Publik Baca Kesepakatan Tarif RI–AS Secara Utuh
“Setiap satu unit kendaraan yang diproduksi di dalam negeri menggerakkan rantai nilai yang panjang, dari baja, komponen, logistik, hingga jasa pembiayaan. Ketika kita impor utuh, nilai tambah itu pindah ke luar negeri,” katanya.
Selain dampak makro ekonomi, Noviardi juga menyoroti risiko operasional jangka panjang di tingkat desa. Kendaraan CBU dari India belum tentu memiliki jaringan purnajual dan ketersediaan suku cadang yang merata hingga pelosok.
“Jangan sampai niatnya memperkuat koperasi desa, tapi dalam lima tahun kendaraan mangkrak karena suku cadang sulit dan biaya perawatan tinggi. Total cost of ownership harus dihitung secara realistis,” imbuhnya.
Baca Juga: Wanita Ini Bangga Punya Paspor Indonesia Meski Sudah 21 Tahun di Jepang
Ia mendorong pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk mengevaluasi ulang kebijakan tersebut secara komprehensif.
“Dalam situasi global yang penuh tekanan, kebijakan ekonomi harus memperkuat fondasi manufaktur nasional. Kalau tidak hati-hati, ini bisa menjadi preseden yang melemahkan kedaulatan industri kita sendiri,” tutupnya.
Artikel Terkait
Inflasi Tembus 3 Persen di Awal Ramadan, Ekonom: Masih Aman
Viral Warga Hadiahi Maling Tabung Gas Melon dengan Pukulan Stik Golf
Dominasi Pajak dalam APBN 2026, ini Analisa Pengamat
Respons Menkeu Purbaya soal Konten Viral 'Cukup Aku WNI, Anak Jangan'
Perjanjian Tarif RI-AS Bikin Pengusaha Indonesia Semringah
Kecelakaan 2 Bus TransJakarta Adu Banteng di Jaksel, 24 Orang Jadi Korban
DPRD Bone Bolango Teken Pakta Integritas, Aliansi Mahasiswa Kawal Penuntasan KKN
Kadin Minta Impor Kendaraan untuk Koperasi Merah Putih Dibatalkan
LPKNI Bongkar Dugaan Praktik Mafia Minyak Goreng Milik Oknum Lurah di Kota Jambi
Polemik Awardee LPDP yang Ogah Anaknya WNI, Kena Cancel Berkarier di Pemerintah