Ia lantas mengibaratkan pada sebuah rumah yang memiliki kerusakan pada pintu, jalan keluarnya adalah memperbaiki pintu tersebut, bukan merobohkan rumah.
“Kalau rumah pintunya rusak, yang perlu dibenerin pintunya apa rumahnya dirobohkan? Pintunya yang dibenerin, bukan rumahnya yang dirobohkan,” tutur Gus Miftah.
“Kalau programnya ini ada yang salah, programnya yang dihentikan atau salahnya yang diperbaiki? Salahnya yang diperbaiki. Dan perlu diingat, MBG itu program, bukan proyek,” tandasnya.
Baca Juga: Pengamat Ingatkan OJK dan BI soal Reformasi Pasar Modal
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 61,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi hingga 27 Februari 2026 melalui 24.368 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Presiden Prabowo saat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat menyebut bahwa MBG berhasil membuka 1 juta lapangan kerja, di mana satu SPPG rata-rata mampu menyerap sekitar 50 orang.
Pelaksanaan MBG ini didukung oleh 28 kementerian dan lembaga sesuai Perpres Nomor 115 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025.
Baca Juga: Menlu: Indonesia Hubungi AS dan Iran, Siap Jadi Mediator
Menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, program MBG berpotensi mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, BUMDes, koperasi nelayan, serta peternak mandiri sebagai pemasok bahan pangan.***