Jelang Pemilu 2024, 1000 Lebih Konten Hoaks Politik Ditutup Oleh Kominfo

Terpantau.com – Seribu lebih konten hoaks politik telah ditutup oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), jelang Pemilu 2024.

Demi menjaga keamanan ruang digital jelang Pemilu 2024 konten hoaks bermuatan politik telah ditutup.

Terkait hal tersebut diatas disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada konferensi pers di Kementian Kominfo, Jakarta “Menyongsong Pemilu Serentak 2024: Pemilu yang berkualitas untuk Indonesia Maju”.

Menurut Johnny, selain ribuan konten hoaks tersebut, Kominfo juga telah menutup 11 siaran streaming TV radikal serta 86 URL (situs web).

"Hingga 4 Januari 2023 (Rabu), informasi yang terkait dengan konten hoaks sudah dilakukan penutupan, atau kami telah melakukan penanganan konten sebanyak 1.321 hoaks politik," ujar Johnny dikutip dari Antara News.

Johnny mengatakan, hal itu dilakukan untuk mengawal tahun politik menjelang Pemilu 2024 agar tidak dipenuhi dengan budaya politik pascakebenaran (post-truth politics) hingga teknik propaganda semburan dusta (firehose of falsehood) di ruang digital.

Baca Juga: 10 Website Yang Diblokir Kominfo, Ada Wikipedia, Github, Serta Steam

Sebagai informasi post truth adalah kondisi saat pembentukan opini publik lebih dipengaruhi perasaan atau emosi dari pada fakta.

Sementara itu, firehose of falsehood adalah teknik propaganda yang menyiarkan pesan dalam jumlah besar secara cepat, berulang-ulang dan tanpa henti di berbagai media tanpa mempedulikan kebenaran atau kepastiannya.

“Pemilihan umum kita di tahun 2024 nanti jangan sampai disibukkan dengan post truth. Jangan sampai diisi propaganda firehose of falsehood,” ujarnya.

"Jangan sampai diisi hoaks, disinformasi, malainformasi," sambungnya.

Menurut Johnny, dengan jadwal kampanye pemilu yang relatif lebih singkat, maka potensi pemanfaatan dan penggunaan ruang-ruang digital pun akan bersifat masif.

Maka dari itu, Johnny pun mengimbau masyarakat untuk menggunakan ruang digital dengan bertanggungjawab dan melakukan hal-hal bermanfaat.

"Memanfaatkan ruang-ruang digital Indonesia untuk meningkatkan kontes pemilu, memanfaatkan ruang-ruang digital kita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memanfaatkan ruang digital kita untuk menghasilkan pemilihan umum yang legitimate," tuturnya.